20
Apr
09

PAR(odi) POL(itik) Pasca Pemilu

Pesta demokrasi tahap I telah kita lewati tanggal 9 April 2009 lalu. Hasilnya? Seperti yang kita semua ketahui, Partai Demokrat unggul jauh meninggalkan rival-rivalnya, termasuk 2 (dua) partai besar yang merupakan musuh bebuyutan, Partai Golkar & PDIP.
Kemenangan yang kontroversial karena menuai banyak kecaman dan protes dari pihak oposisi. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri –yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat- mengakui bahwa Pemilu kali ini benar-benar kacau dan KPU kurang bisa melakukan tugas-tugasnya dengan maksimal. Hmmm, tanpa Anda sadari, Anda telah membaca 2 contoh parodi politik pasca pemilu kali ini. Pihak yang tidak bisa berlapang dada menerima kekalahan dan organisasi yang kacau balau menjalankan tugas fungsionalnya, dalam hal ini, KPU sendiri.
Sebelum Pemilu digelar, selama masa kampanye berlangsung, berbagai janji dikemukakan oleh para caleg. Dengan semangat berapi, mereka berorasi membakar semangat massa-nya masing-masing dan merasa yakin kemenangan akan berada di tangan mereka. Berbagai macam cara ditempuh untuk mewujudkan keinginan mereka, yang saya yakin menghabiskan biaya yang relatif lumayan besar. Bahkan Partai Golkar dengan percaya diri mengangkat Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden.
Parodi I : Setelah proses tabulasi diumumkan, diketahui bahwa Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu. Hal ini sepertinya menjadi tamparan bagi partai oposisi. Mereka berlomba-lomba mengecam Pemilu dengan mengatakan bahwa Pemilu kali ini tidak benar, disabotase, berantakan, apapun sebutannya. Intinya adalah, mereka tidak bisa menerima kekalahan setelah dengan overconfidence mengkampanyekan diri dan/atau partainya. Sebagian dari mereka bahkan meminta Pemilu ulang dan mengancam akan menuntut secara hukum. Wah, dimana jiwa besar yang mereka refleksikan saat masa-masa kampanye dulu? Bukankah pemimpin yang besar adalah pemimpin yang bisa menerima kekalahan dengan berbesar hati, sehingga tidak kehilangan harga dirinya di hadapan massa dan rakyatnya, mempermalukan diri sendiri?!
Parodi II : Banyaknya rakyat yang tidak bisa memilih dalam Pemilu 2009 menjadi fenomena tersendiri di negeri kita. Saya menggarisbawahi kata tidak bisa karena mereka sebenarnya ingin memanfaatkan hak mereka sebagai WNI, namun karena namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka mereka harus rela gigit jari. Di sisi lain, ditemukan banyak DPT fiktif ataupun ganda. Kinerja yang kalau boleh dibilang buruk dari KPU. Sampai-sampai Presiden harus mengklarifikasi melalui pidato kenegaraan tanggal 16 April 2009.
Parodi III : “Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, dengan perolehan suara yang sekitar 14 persen, Partai Golkar tidak mungkin mencalonkan diri sebagai presiden. Oleh sebab itu, Partai Golkar harus berkoalisi untuk memajukan calon wakil presiden.” (Kompas, 17 April 2009, headline : Partai Golkar Tidak Solid).
Masih bingung dimana letak kelucuannya? Partai Golkar semula adalah partai oposisi. Pada masa kampanye, partai berlambang pohon beringin itu dengan semangat mengelu-elukan nama Jusuf Kalla sebagai calon presiden RI berikutnya. Hal ini disambut baik oleh PKS yang segera menyusun strategi dengan membuka pintu koalisi bersama Partai Demokrat. Tapi setelah dikalahkan oleh Partai Demokrat dalam Pemilu, Jusuf Kalla banting setir dengan menyatakan ingin melanjutkan duet-nya bersama SBY di Kabinet Indonesia Bersatu. PKS-pun kebakaran jenggot, mereka mengancam akan keluar dari koalisi jika duet SBY-JK berlanjut. Alasannya, SBY dan JK sudah tidak kompak. Negara ini bagaikan memiliki 2 kursi, 2 dewan, dan 2 pemimpin yang berbeda. SBY dan JK jarang terlihat bersama.
Dalam suatu acara talk show di sebuah stasiun televisi swasta, PKS mendapat pertanyaan menarik, “Jika saja kubu Partai Demokrat tidak lagi mau menerima JK sebagai capres, apakah PKS akan memajukan nama Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR sekarang) sebagai capres mendampingi Presiden SBY?” Dengan malu-malu mereka menjawab, “Kami belum menyusun rencana sampai kesana.”
Sebenarnya pertanyaan itu bersifat sindiran dan menjebak. Masih bingung? Politik memang membingungkan, termasuk juga bagi saya. Bagaimana jika pertanyaan di atas saya rubah menjadi, “Apakah PKS malu-malu sehingga menggunakan alasan rakyat yang menderita jika pemimpinnya tidak kompak, agar Partai Demokrat tidak mengangkat JK sebagai capres dan membuka peluang bagi Hidayat Nur Wahid untuk menduduki kursi RI 2?”
Parodi IV : di masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, ada fenomena politik yang unik. Yaitu isu kasus kudeta yang akan dilakukan oleh Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) saat itu, Prabowo, terhadap pemerintahan presiden, sesuai informasi dari Panglima ABRI (Pangab) saat itu, Wiranto. Buntut dari kejadian itu, hubungan kedua mantan jenderal Besar itu bagaikan siang & malam, hitam & putih.
Tapi itu dulu, kini –tepatnya setelah Pemilu 2009- mereka bersanding dan berjabat tangan, bekerjasama dengan mantan Presiden RI lainnya, Megawati dan PPP, mengusung koalisi 3 partai yang disebut sebagai Golden Triangle demi menggulingkan Presiden SBY. Wah, ternyata kepentingan politik bisa memadamkan dendam. Semoga ini bukan sementara.
Jangan salah pilih untuk yang kedua kalinya saat Pemilu presiden bulan Juli mendatang. Pilihlah capres yang bukan hanya siap menang tapi juga siap menerima kekalahan. Capres yang tidak sombong jika menang, dan tentunya pemimpin yang bijaksana, arif dan memperhatikan nasib rakyatnya, bukannya sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya!
Selamat memilih kembali, Indonesia!

Salam,

ARISANDY JOAN HARDIPUTRA, S.E.

NB : Blog ini merupakan bagian dari trilogi blog Pemilu yang telah saya tulis sebelumnya. Silahkan klik pada judul blog di bawah ini untuk membaca sekuel blog pemilu sebelumnya.

Seri I : Tuhan-Tuhan Palsu di Negara Kita

Sekuel : Saatnya Memilih ‘Tuhan’




2 Responses to “PAR(odi) POL(itik) Pasca Pemilu”


  1. 1    Dilla April 29, 2009 at 3:46 am

    Ceceeeen, La mau nanggepin soal parodi yg Cen sebutin di atas.
    Soalnya La dapet humas pemerintahan. Dan dosen yang ngajar itu ketua divisi Sosialisasi KPU se-Jawa Barat. Jadi beliau kemaren share soal Parodi III.

    Kenapa banyak data DPT yang ga bener :
    KPU untuk mendata DPT itu berdasar data kependudukan pemerintah. Nah, untuk verifikasi data data kependudukan, dana yang turun dari pemerintah itu telat Cen. Jadi ketika waktu verifikasi, tidak ada orang yang *seharusnya* mendatangi ke rumah-rumah untuk pendataan.
    Dana KPU terbatas. Untuk sosialisasi aja, KPU mempunyai dana minim. Kalo yg ini, La baca di kompas.com. Mungkin kalah ya sama biaya iklan para partai itu. Ini juga alasan KPU ga inisiatif ngelakuin verifikasi data sendiri *alias nombokin heula*. Lah, semua minim, masa diminta nombokin juga? Begitu.

    Menurut dosen La pribadi, beliau juga yakin masalah DPT ini belum kelar ampe pemilihan presiden. Soalnya, dijaman komputerisasi ini, kantor kelurahan masih banyak yang tidak dilengkapi dengan komputer. Data disimpan manual, lalu nebeng komputer di kantor kecamatan. Akibatnya, karena 1 komputer di share, sering terjadi kehilangan data secara ceroboh. Ntah kehapus, ntah file2 hardcovernya lenyap besok paginya.
    La ga tau ini masalah skenario partai atau bukan.
    Soalnya yg dikaji dari mata kuliah la, betapa minimnya upaya komunikasi antara departemen pemerintah. Banyak kekurangan departemen pemerintah yang juga ga diakui kepada masyarakat. Gengsi kali yeee…
    Antara pemerintah dan KPU juga seperti ada lempar pertanyaan siapa yang salah.
    Pemerintah : KPU independen. Jadi kesalahan KPU bukan kesalahan presiden/pemerintah.
    KPU : KPU memang independen, tapi dasar data dan dana dari pemerintah. Jadi pemerintah ga bisa lepas tangan dong!

    NAH LOH!

    Hehehehe, tiap matakuliah humas pemerintahan La SESEK NAPAS.
    Ruwet. Gengsi tinggi. Suka salah milih lawan. Dan.. dana terbatas. Ahhh!

  2. 2    cecen April 29, 2009 at 10:08 am

    Wah, makasih dah ngangkat masalah neh ampe ke forum formal! Mungkin maksud La, Parodi II tentang kekisruhan DPT.
    Alasan yang La tulis yang diungkapkan dosen, menurut Cen tetap enggak masuk akal. Yang jadi masalah sekarang banyak DPT fiktif, DPT ganda, dan DPT yang tidak sesuai peruntukannya. Bukan melulu masalah tentang pendataan/sensus. DPT fiktif maksudnya nama-nama yang terdaftar sebagai DPT (sudah) tidak ada. Mungkin ybs pindah atau menggunakan nama alias. Untuk alasan yang satu ini, alasan di atas masih bisa diterima karena bukan kesalahan KPU.
    Tapi gimana dengan DPT ganda? Soal yang ini tentunya udah jelas, 1 nama yang terdaftar berkali-kali. Contohnya ada di Jatim. Selanjutnya, gimana dengan DPT yang tidak sesuai? Bagaimana bisa orang yang bisa meninggal atau belum cukup umur terdaftar sebagai DPT?
    Itu baru DPT, belum lagi surat suara yang nyasar. Contoh paling banyak terjadi masih di provinsi Jatim.
    Soal komputerisasi atau manual, itu gak bisa dijadikan pembenaran alasan buat masalah di atas. Kalo emang sumber-nya ada di situ, kan bisa pake komputer stand alone yang dioperasikan oleh seorang operator. Kalopun mo pake komputer sharing, juga masih bisa diprotect pake password.
    Tp yang udah terjadi, biar ajalah… gak usah saling menyalahkan!
    Sekarang intinya, kita cari solusi bersama gimana supaya kejadian neh gak terulang lagi di pilpres Juli mendatang & pemilu2 selanjutnya.
    Oh y, waktu verifikasi… sebenarnya KPU gak perlu turun langsung ‘jemput bola’ ke lapangan. Cukup dengan melakukan sinkronisasi data melalui instansi pemerintah. Melalui kerjasama ini diharapkan bisa didapatkan data mutakhir kependudukan. Insya Allah!
    Terus sebagai masyarakat kita juga gak boleh bersikap pasif. Kalo emang nama kita tidak terdaftar pada pemilu lalu, KPU telah ‘membuka pintu’ agar segera mendaftarkan diri ke KPPS setempat.
    Jadi, jangan kehilangan hak sebagai WNI… mari berpartisipasi menentukan nasib bangsa ini!

Leave a Reply